Karya Buku : Pemasaran Politik ; Teori dan Aplikasi

December 31, 2012 Leave a comment

October 19, 2011 Leave a comment

.

Categories: Polling Tags:

Penguatan Civil Society di Indonesia ; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance

February 24, 2011 Leave a comment

Penguatan Civil Society di Indonesia ; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance

Oleh : Rudi Salam Sinaga, S.Sos

Pendahuluan

Wacana tentang civil society ramai hangat dibicarakan pada pertengahan tahun 90-an saat kekuasaan rezim Suharto mencapai puncak kejayaanya, pada saat itu pembahasan tentang civil society menjadi sangat relevan karena dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Menurut Kutut Suwondo (Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, 2004), Dimana pada saat itu juga kekuatan negara terlalu besar bila dibandingkan dengan kekuatan rakyat. Civil society kemudian dibahas diberbagai seminar-seminar hingga muncullah interpretasi tentangnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang memberi interpretasi.

Misalkan berbagai kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang sering dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kita lihat dan kita dengar dalam setiap pemberitaan pers. Baik melalui media elektronika maupun media cetak. Sebut saja salah satu contoh penindasan yang terjadi di Indonesia ketika orde baru berkuasa yakni penindasan terhadap keberadaan hak rakyat terhadap tanah yang diambil oleh pemrintah dengan alasan pembangunan. Atau juga realitas pengekangan dan pembungkaman kebebasan pers dengan adanya pembredelan beberapa media massa oleh pemerintah serta pembatasan kebebasan dalam berekpresi mengemukakan pendapat didepan umum.

Bentuk bentuk penindasan penguasa sebagai penyelenggara negara terhadap rakyat sebagaimana disebutkan diatas terjadi bukan hanya di negara Indonesia melainkan di beberapa negara di dunia dimisalkan pada pemerintahan berkepemimpinan otoriter seperti, Korea Utara, Malaysia, Miyanmar dan lain sebagainya. bentuk bentuk pendekatan yang digunakan oleh penguasa di beberapa negara otoriter dalam melaksanakan aksi represifnya kerap berdalih demi keamanan nasional maka pendekatan represif tersebut menjadi harus untuk di kedepankan.

Hal diatas adalah sebuah potret dari bentuk tata pemerintahan yang tidak baik jika di sandarkan pada apa yang di yakini dalam konsep demokrasi membentuk tata pemerintahan yang baik yang kemudian dikenal dengan Istilah Good Governence.

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Dalam artikel Prof. Dr. Sofian Effendi (Membangun Good Governence : Tugas Kita Bersama, 2009) menjelaskan bahwa wacana “governance” baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan Internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

Lebih dalam lagi Prof.Dr. Sofian Effendi menjelaskan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Pergesran pola konfigurasi politik Indonesia dari era otoriter menuju demokrasi yang di awali pasca jatuhnya rezim pemerintahan Presiden Suharto, kemudian di isi oleh agenda reformasi yang menguatkan demokrasi sebagai konsep relevan untuk diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Pergesran pola konfigurasi politik tersebut menimbulkan arus gelombang demokrasi besar di Indonesia membuat Indonesia sibuk dengan menata kembali hal-hal apa saja yang dianggap konsisten dengan semangat demokrasi, perubahan sistem politik, fungsi lembaga-lembaga negara dan lain sebaginya. Perubahan secara struktur tersebut juga diimbangi dengan keinginan rakyat untuk memperoleh hak yang layak sebagai rakyat terhadap negara dengan berbagai pemahaman demokrasi secara praktis maupun secara kontekstual beserta pengaruh asing yang ingin “berpartisipasi” di Indonesia.

Tulisan dengan Judul “Penguatan Civil Society di Indonesia; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance” dibuat dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menjalankan peroses demokrasi secara Universal, melalui tulisan ini penulis ingin berbagi pemikiran dalam mengisi proses demokratisasi tersebut melalui pemikiran pentingnya penguatan civil society di Indonesia sebagai konsekuensi logis terwujudnya Good Governance.

Masalah

Berangkat dari pendahuluan diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan di dalam tulisan ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya penguatan civil society di Indonesia sebagai konsekuensi logis terwujudnya Good Governance.


Pembahasan Masalah

Wacana masyarakat sipil merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah Eropa barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana civil society dapat dirunut dari mulai Cicerrro sampai Antonio Gramsci, bahkan menurut Dawam Rahardjo, wacana civil society sudah mengemuka pada masa Aristoteles. Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah societies civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Term yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (city-state), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi.

Tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat sipil pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsep ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat sipil itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi dan mempercayai antar warganegara secara alamiah. Tahun 1792, muncul wacana masyarakat sipil yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan yang sebelumnya, konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah masyarakat sipil sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara. Bahkan dianggap olehnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum.

Transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern, yang saat itu lebih dikenal dengan istilah civil society. Dalam tradisi Eropa sekitar pertengahan abad XVIII, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (state) yakni satu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pada ujung abad XVIII, terminologi ini mengalami pergeseran makna. State dan civil society dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di eropa sebagai pencerahan dan moderenisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. Dalam mendefenisikan term masyarakat sipil ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa

Dalam perspektif Islam, memberi makna civil society sebagai masyarakat madani, Sedangkan kelompok ilmuwan memaknainya sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, kontroversi juga muncul diantara kelompok yang mengagungkan civil society sebagai jalan keluar dari satu sistem politik yang tidak adil. Runtuhnya rezim otoritarian suharto, menyebabkan wacana tentang civil society seakan-akan kehilangan dasar pijak untuk dibicarakan kembali, namun jika civil society hanya dipakai sebagai suatu alat analisa politik maka wacana tersebut menjadi sangat relevan untuk dibicarakan.

Beragam interpretasi tentang wacana civil society terus berkembang dimisalkan Adi Suryadi Culla (Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformsi,1999) menjelaskan civil society jika dipadanankan ke dalam bahasa indonesia maka akan dijumpai kata padananya seperti masyarakat madani masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. dalam bahasa indonesia istilah “society” diartikan dengan “masyarakat”, civil society ada juga yang mengartikannya dengan masyarakat berbudaya (civilized society) lawannya adalah ‘masyarakat liar’(savage society). Mendekati pengertian masyarakat berbudaya, terjemahan lain yang juga sering digunakan adalah masyarakat madani. Dibanding istilah lainnya istialah ini yang paling populer dan banyak digandrungi di Indonesia. Madani merujuk pada kata ‘madinah’ sebuah kota di wilayah Arab, dimana syariat islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholis Madjid, kata ‘madinah’ berasal dari bahasa Arab yakni “Madaniyah” yang berarti peradaban karena itu masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab.

Istialah civil society juga terkadang diterjemahkan secara gamblang sebagai masyarakat sipil. Apapun itu, Sunyoto Usman dalam makalah di seminar (Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, 2001), menegaskan yang harus digaris bawahi adalah civil society merupakan sebuah konsep yang penting, yaitu terdapatnya keinginan dan tuntutuan untuk membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal, mampu menyerap nilai-nilai demokrasi secara konkrit, dan harapan akan terciptanya sistem politik dan pemerintahan demokratis dari waktu ke waktu. Karena, salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).

Relasi civil society dan Good Governance merupakan suatu hal yang simetris diantara keduanya, karena kedua konsep diatas terlahir dari konsep Demokrasi, Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak individu maupun kelompok, lebih jauh lagi demokrasi mengharuskan negara dalam melakukan kegiatannya untuk bersikap terbuka kepada publik. Hal ini sebagai bentuk tuntutan dalam membangun Good Governence di sebuah negara demokrasi. Artinya bahwa negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus bersikap terbuka sehingga publik/Masyarakat Sipil dapat secara mudah untuk mengakses informasi terkait dengan penyelengaraan pemerintahan tersebut.

Realitas demokrasi di indonesia, perubahan pola kekuasaan sentralistik ke pada pola kekuasaan disentralisasi demi tercapainya Good Governence di tingkatan daerah yang dibidani oleh undang-undang no 22 tahun 1999 kemudian diperjelas melalui undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ternyata belum dapat menjawab hakikat Good Governance di tingkat lokal ataupun nasional.

Problematika kemudian muncul di masa disentralisasi yang memiliki kemiripan dengan problematika dimasa sentralistik. Kekuatan-kekuatan lokal menggantikan posisi kekuatan kekuatan pusat, walaupun kekuatan lokal telah menghegemoni pemerintahan di tingkat lokal, ternyata belum dapat menjamin kepuasan masyarakat di tingkat lokal dalam pemenuhan hak maupun tuntutannya terhadap tercapainya pemerintahan yang bersih, transparan atau dengan istilah Good Governance. Esensi dari pada undang-undang otonomi daerah dengan meringkas pemikiran pakar otonomi daerah “M. Ryaas Rasyid” dalam M. Mas’ud Said (Birokrasi Di Negara Birokratis, 2007) tentang hakekat pengubahan praktek pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi ialah pemerintahan daerah jauh lebih independen dalam memilih pemimpin mereka, memajukan kepentingan mereka, mengembangkan institusi mereka, dalam memobilisasi dukungan-dukungan dari masyarakat-masyarakat mereka sendiri.

Pada tinggatan lokal saat ini masih dapat dijumpai penyelenggara pemerintah yang bersifat tertutup terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Gejala seperti ini di gambarkan oleh Dzuriyatun Toyibah, dkk (Merebut Anggaran Publik: Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah, 2008) pada model perencanaan pembanguanan sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memungkinkan keterlibatan masyarakat yang semakin besar, Pengakomodasian partisipasi masyarakat ini diasumsikan agar perencanaan yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, proses perencanaan tersebut masi belum terintegrasi dengan proses penganggaran. Proses perencanaan yang relatif partisipatif tereduksi oleh potret APBD yang tidak aspiratif. Indikasi dari ketidaknyambungan antara proses perencanaan dan penganggaran ini dapat dibuktikan dari hilangnya usulan-usulan prioritas hasil musrenbangdes saat masuk di musrenbang di tingkat berikutnya.

Potret diatas tentu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam mewujudkan Good Governence. Masarakat sipil atau civil society memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan partisipasi tdalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional karena masyarakat merupakan bahan bakar dari pergerakan pembangunan bangsa dan retribusi penyelenggaraan pembangunan juga berasal dari uang rakyat. Pemerintah sebagai pemilik birokrasi tentulah harus bekerja demi kepentingan publik dan, hal ini senada bila dikaitkan dalam pandangan “Hegelian Bureaucracy” yang meyakini bahwa birokrasi sebagai institusi yang menjembatani civil society dengan negara. Ketidak singkronan antara negara/penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sipil/civil society akan menyebabkan pembangunan berjalan tidak pada semestinya, baik pada persoalan skala prioritas kebutuhan maupun pada persoalan kualitas penggunaan anggaran yang baik. untuk mencapai Good Governance maka dibutuhkan pilar-pilar penyanggah bagi tercapainya tujuan Good Governance tersebut yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Civil society mau tidak mau harus dapat bertahan dalam upaya mengawal penyelenggaraan pemerintahan yg baik baik diminta maupun tidak, hal ini penting karena menyangkut wilayah kehidupan publik. Jika penyelenggara pemerintah tidak dapat mencerminkan sikap yang akomodatif dan komunikatif maka gagasan yang disampaikan oleh Mansour Fakih (Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM, 2004) bahwa perubahan harus direbut, tidak dapat ditunggu secara pasif.

Kesimpulan

Civil Society dalam posisinya pada negara merupakan dua sisi yang berbeda peranan maupun dalam tugasnya, peranan negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk melindungi dan mensejahterahkan rakyatnya. Sementara civil society berperan sebagai pengontrol dari kinerja negara yang bertugas memberikan in-put kepada negara terhadap problematika yang dihadapi oleh rakyatnya. Dalam meraih sebuah perubahan menuju arah perbaikan, diminta ataupun tidak oleh pemerintahan, maka suda menjadi keharusan bagi civil society untuk bergerak menuju perubahan yang berarti bagi kepentingan publik, pemerintah, dan negara.

Penguatan civil society dalam arus demokrasi harus disadari menjadi kebutuhan mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang “kuat” dan “bersih”, lalu pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah mengapa civil society di Indonesia lemah dan bagaimana upaya penguatan civil society di Indoonesia,? Dikatakan lemah civil society di Indonesia, ditandai dengan maraknya penolakan-penolakan terhadap kebijakan negara/pemerintah oleh rakyat dan penolakan tersebut tidak mendapat respon berarti dari negara/pemerintah. Pada peroses penentuan kebijakan birokrasi pemerintah masih merasa bahwa warga masyarakat sebagai “objek” dari pada kebijakan, pandangan sempit semacam ini akan membuat pemerintah “alergi” terhadap usulan-usulan warga masyarakat dalam penentuan kebijakan. Dan pradigma transparansi anggaran kepada publik masih dianggap sebagai rahasia negara oleh birokrasi pemerintah. Lalu bagaimana cara menguatkan civil society di Indonesia.? Cara yang dapat di kedepankan dalam menguatkan civil society di Indonesia adalah :

  1. Meningkatkan pemahaman pendidikan dikalangan civil society dengan menukar informasi dan pendidikan dikalangan masyarakat sipil melalui studi-studi kelompok belajar, lembaga swadaya masyarakat, paguyuban dan lain sebagainya yang kesemuanya itu untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan yang “bersih” dan tepat sasaran. Sehingga negara/pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam membuat kebijakan.
  2. Merubah pradigma negara/birokrasi pemerintahan sebagai pelayan dan pengayom bagi rakyatnya dan bukan sebagai penguasa bagi rakyatnya.
  3. Adanya keinginan dari negara/pemerintah untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi civil society dalam melakukan kontrol, akses informasi beserta mensertakan partisipasi civil society dalam merumuskan kebijakan.

Daftar referensi

Buku :

Culla Adi Suryadi, 1999, Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformsi.Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Said M.Mas’ud, 2007, Birokrasi Di Negara Birokratis. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Suwondo Kutut, 2003, Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, Yogyakarta Timur: Pustaka Percik.

Toyibah Dzuriyatun, dkk, 2008, Merebut Anggaran Publik; Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah, Jakarta: PP Lakpesdam NU.

Artikel/Literatur Lain :

Artikel Prof. Dr. Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada “Membangun Good Governence : Tugas Kita Bersama”. Download di http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf pada tanggal 25 Agustus 2009 pukul 23.17 Wit

Makalah Sunyoto Usman pada seminar “Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001.

1 Disampaikan sebagai tugas Kuliah Matrikulasi, ProgramMagister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

2 Penulis adalah Mahasiswa S2 magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dimohonkan Saran dan Kritik guna kesempurnaan kerangka berfikir dalam konteks judul diatas dengan E-mail : rudi_fisipusu@yahoo.co.id atau Hp : 081376883177.

Aplikasi Konsep Pendekatan Politik Dalam Melakukan Analisis Politik

February 24, 2011 2 comments

 

APLIKASI KONSEP PENDEKATAN POLITIK DALAM MELAKUKAN

ANALISIS POLITIK

Oleh; Rudi Salam Sinaga

 

Konsep dan Implementasi Analisis Politik

Dalam melakukan studi kajian politik yang menyandarkan kegiatan analisis politik maka perlu sebelumnya untuk memahami kembali makna dari tujuan melakukan analisis. Unit analisis yang digunakan pada pendekatan politik ialah dengan menggunakan metodologi ilmu politik, dan pada kesempatan untuk melakukan kegiatan analisis maka perlu bagi seorang individu untuk memahami kerangka berfikir analisis politik sebelum melakukan sebuah analisis sehingga pada proses analisis nantinya akan mampu menjelaskan fenomena politik secara sistematik dan mendasar pada teori dan metode yang tepat. Untuk melahirkan kerangka berfikir analisis yang baik maka bagi seorang individu harus lebih dulu dapat memahami nilai-nilai dari aspek sudut pandang ontologis, epistemologis, dan axiologis.

Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang didalamnya memiliki nilai-nilai tertentu dalam memandang sebuah fenomena, saat ini Ontologi dipandang sebagai bagaimana individu melihat alam jagad raya ini berikut isinya dengan dipengaruhi basis nilai (material) yang ada pada dirinya, basis material tersebut bisa dimisalkan ideologi, agama, adat dan lain sebagainya, dan kemudian basis material inilah yang kemudian melahirkan sebuah penilaian tentang sesuatau halnya. Secara sederhana ontologi dipahami sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu yang diperoleh dari pengaruh-pengaruh yang disengaja ataupun tidak. Epistemologi dipahami sebagai realitas yang muncul setelah melalui usaha pendekatan-pendekatan tertentu untuk melihat kebenaran sesungguhnya yang sebelumnya telah dipengaruhi dengan nilai-nilai tertentu dalam pelaksanaanya, sementara axiologis dipahami Sementara Axsiologi adalah sebuah nilai yang telah dipahami kegunaannya dipakai untuk tujuan tertentu akhirnya, aksi tersebut muncul setelah melalui ontologi dan epistemologi.

Ketiga hal ini (ontologis, epistemologi, axiologi) kemudian berguna menjelaskan mengapa nilai tersebut berada pada posisi tertentu. Ketika pemahaman mengenai ontologis, epistemologis dan axsiologis telah dimiliki oleh seorang individu maka akan dapat melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi, pada bidang politik maka hal diatas dapat memudahkan untuk melakukan analisis terhadap fenomenologi politik secara sistematik dan komperhensif dengan menyandarkan pada metodologi ilmu politik.

Apter dan Andrian (1968) merangkum tiga pendekatan utama dalam studi Ilmu politik yakni, Pertama ialah pendekatan normatif (normative approach); diartikan sebagai evolusi demokrasi konstitusional sebagai perwujudan utama modrnisasi. Ini merupakan pendekatan favorit bagi para ilmuan politik yang perhatian utamanya adalah tentang sejarah gagasan-gagasan politik dan sosiologi ilmu pengetahuan. Pendekatan normatif merupakan kecendrungan tradisional yang sudah digunakan sejak ilmu politik masi menyatu dengan ilmu filsafat. Pendekatan ini meneliti nilai nilai kebudayaan dalam masyarakat yang dianggap baik. Analisis normatif mencoba meningkatkan observasi empiris kasar atas berbagai peristiwa, dan mencari maknanya yang lebih dalam dengan mengaitkannya ke nilai-nilai masyarakat yang diamati. Analisis normatif menggunakan masyarakat secara keseluruhan sebagai unit analisisnya, dan terkadang merngasumsikan bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu proses dialektis antara nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang saling bertentangan.

Kedua, Pendekatan struktural (structural approach), Apter dan Andrian membedakannya menjadi lima macam  sesuai dengan penekananya, yakni seperti digambarkan dalam tabel;

Pendekatan Struktural; pengkasifikasian Penekanan
Pendekatan Institusiaonal legal dan formal Seringkali bersifat adminitratif; ini merupakan fokus para spesialis yang mempelajari seluk beluk kerajaan penguasa (eropa) dan daerah-daerah jajahan  sebelum PD II
Pendekatan struktur neo-institusional Berfokus pada konstitusi; struktur legal,Birokrasi dan partai politik
Pendekatan kelompok Berfokus pada kelompok, baik itu yang formal seperti partai politik, gereja dan militer, maupun yang informal seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan himpunan petani
Pendekatan struktur dan fungsi Mencoba merumuskan sistem dari berbagai bagian yang saling berhubungan
Pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas Oleh kaum neo marxis dianalisa berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonominya.

Para analis strukturalis cendrung mengedepankan isu-isu stabilitas dan pemeliharaan sistem. Seluruh masyarakat atau negara, yakni unit-unit makro, dipelajari, dan sumsi-asumsinya mengenai pembangunan beragam, mulai dari penekanan atas perlunya pemisahan kekuasaan diantara lembaga-lembaga resmi pemerintahan disatu sisi, hingga perbenturan antara kelas-kelas ekonomis dominan disisi lain.

Ketiga, pendekatan prilaku (behavioral approach), yang banyak dipengaruhi psikologi. Pendekatan ini berfokus kepada serangkaian masalah yang terkait dengan proses pembelajaran dan sosialisasi, motivasi, persepsi sikap terhadap kekuasaan, dan sejenisnya. Unit analisisnya adalah individu dan kelompok kecil. Apter dan Andrian mengidentifikasikan asumsi behafioral dengan optimisme bahwa perubahan itu perlu dan kapan saja bisa terjadi, dan bahwa pembangunan itu merupakan konsekuensi keinginan orang-orang bagi adanya kemajuan atau perubahan. (Ronald H. Chilcote; 2004, Teori Perbandingan Politik)

Dalam melakukan analisis politik hal yang penting juga untuk diperhatikan selanjutnya adalah konsepsi untuk melakukan analisis yang akan dilaksanakan. Karena analisis politik memiliki berbagai dimensi-dimensi analisis. Dimensi-dimensi analisis politik mencakup dimensi Filsafat Politik (Phylosophy), dimensi Faham Kelembagaan (Institutionalism), dimensi Tingkahlaku / kultural(Behavioralism/culturalism),dimensi Kemajemukkan (Pluralism),dimensi Struktural (structuralism),dimensi Paham  Pengembagaan (developmentarism). Untuk mengkontruksikan sebuah analisis pada dimensi-dimensi analisis politik diatas maka konsep pendekatan analisis yang dapat digunakan adalah pendekatan klasik, fenomenologik/empirik dan konsentris/spesifik.

Model Pendekatan Analisis Tokoh Pengguna
Klasik (Rationalistik) Aritoteles, Habermas, Frans Magnis Susena, Muji Sutrisno, Taufik Abdullah, Sartono kartodirjo, Ong HoKham
Empirik (Fenomenologik) Hauzer, Dwight Kings, SPH, Lance Castel, 

Deliar Noer, Arif  Budiman,

Mohtar pabotingi

 

Spesifik (Konsentris) Kwik Kian Gie. 

 

Literatur yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh pengguna pendekatan analisis politik diatas, dapat sangat membantu individu dalam menelusuri kerangka berfikir dan metodologi politik yang digunakan. Membaca literatur-literatur yang memiliki spesifikasi terhadap salah-satu pendekatan analisis akan memberikan referensi bagi Individu untuk melakukan analisis secara baik dan jelas (sistematik). Tentu ada perbedaan dimensi kerangka berfikir dari ketiga model pendekatan diatas (Klasik, Empirik, Spesifik) untuk dapat menjelaskan dimensi perbedaan kerangka berfikir tersebut maka akan sangat membantu jika individu membaca literatur-literatur dari tokoh-tokoh oengguna pendekatan analisis politik diatas sehingga akan menemukan arti mendalamnya dari masing-masing pendekatan.

Pada usaha melakukan kajian analisis politik dengan menggunakan pendekatan yang telah ada diatas, maka untuk memudahkan analisis tersebut diklasifikasikanlah pendekatan diatas berdasarkan bidang kajian masing-masing. Artinya setiap pendekatan memiliki bidang kajian masing-masing. Untuk memudahkan seorang individu dalam melakukan analisisnya agar pendekatan yang digunakan mampu mekontruksikan subjek yang akan dianalisis, tentu perlulah untuk memahami juga klasifikasi dari pendekatan yang ada dengan bidang kajian yang terkait. Klasifikasi pendekatan dengan bidangkajian tersebut didasarkan pada model pendekatan, tekanan perhatian, bidang kajian dan tema politik. Dari pengklasifikasian ini diharapkan dalam melakukan analisis akan mampu menghasilkan sebuah analisis yang “baik” dan sistematik. misalkan Pendekatan utama yang digunakan adalah Filsafat Politik, maka tekanan kajiannya ialah Analisa logika, asas-asas masyarakat yang baik, dasar moral dari wewenang. Dengan bidang kajian Sejarah ide dan filsafat politik. Contoh tema politik yang akan dianalisis ialah Ideologi, Filosofi, nilai-nilai dan sejarah politik. Pengklasifikasian ini akan lebih jelas disebutkan dalam tabel berikut ;

No Pendekatan utama Tekanan perhatian Bidang kajian Tema Tema Politik

2

3

4

5

6

Filsafat politik 

Paham kelembagaan

Paham tingkahlaku

Paham kemajemukan

Paham struktural

Paham perkembangan

Analisa logika, asas-asas masyarakat yang baik, dasar moral dari wewenang. 

Analisa hukum dan sejarah, metode-metode deskriptif dan perbandingan, teori kelompok kepentingan.

Metode eksperimental, analisa psikologi, teori proses belajar, teori pengambilan keputusan dan organisasi.

Teori partisipasi, metode empiris, teori koalisi, tingkahlaku, maksimalisasi.

Teori pertukaran, analisa peran, analisa kelas, analisa marxis, fungsionalis, linguistik.

Teori-teori transisi, pertumbuhan, sebab-sebab inovasi, ketidakmantapan, rezim-rezim politik.

Sejarah ide dan filsafat politik. 

Politik Amerika, perbandingan dan internasional, partai, konstitusi

Pendapat umum, pemberian suara, koalisi, tindakan kekerasan, ideologi.

Partai politik, sistem pemilihan, tingkahlaku legislatif, pemerintahan nasional, kekuasaan komunitas.

Kelas dan elit, perubahan dan revolusi ideologi dan kedudukan sosial, stabilitas dan integrasi.

Wilayah-wilayah sedang berkembang, Revolusi kolonialisme, dan imperialisme, bangsa-bangsa baru, nasionalisme.

Ideologi, Filosofi, nilai-nilai dan sejarah politik 

Hubungan  antara supra struktur  dan infra struktur serta (eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, kelopok penekan

Demokrasi, pemilu, dan Budaya Politik

Kebangsaan Demokrasi, pemilu, dan Budaya Politik

Proses Politik dan Kebijakan Negara Sistem kepartaian

Dinamika politik Indonesia dalam tataran lokal ,nasional, regional, global

(diolah dari berbagai sumber)

Guna mencapai pemahaman yang baik bagi individu dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis serta menyimpulkan fenomenologi politik tentulah harus diperkuat dengan pemahaman basis-basis teori politik yang ada (Grand Theory, Midle Theory dan Litle Theory) pemahaman akan hal ini sangatlah dapat membantu dalam menempatkan teori secara khusus sehingga analisis yang dilahirkan akan dapat menjelaskan fenomena politik yang dianalisis secara jelas.

Analisis Politik Lokal; Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi yang memiliki ragam etnisitas (heterogen) inilah kemudian menjadikan dasar bagi asumsi minimnya potensi konflik horizontal diprovinsi ini terlebih jika dilihat ditiap daerah kabupaten/kota yang ada padanya menggambarkan pluralistik dan multikulturalisme yang bisa dikatakan juga di beberapa kabupaten/kota besar hampir tidak ditemukan suku/etnis yang dominan. (walau dominasi etnisitas tersebut masih terasa di beberapa kabupaten kota tetapi jika dilihat akumulasi secara luas (tingkat provinsi) maka ditemukan angka-angka jumlah etnisitas satu dan yang lainnya berdekatan) mungkin ini juga efek dari program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Suharto di masa yang lalu.

Berikut ini akan dianalisis peta politik pemulu legislatif 2009 serta orientasi politik dari masyarakat Propinsi Sumatera Utara pada momentum pemilihan umum kepala daerah/Gubernur yang didasarkan pada pendekatan behavioral approach. Analisis dengan pendekatan ini dipotretkan melalui peraran beberapa variabel yang ada pada masyarakat dalam menentukan sikap politik/orientasi politiknya yang disandarkan pada etnisitas, finansial, religi, idiologi dan lain sebagainya. Orientasi politik yang disandarkan pada beberapa pendekatan variabel tersebut ditelaah dan dipersepsikan kembali dengan melihat literatur serta penelitian yang telah ada terkait dengan orientasi politik masyarakat/daerah di Provinsi Sumatera Utara (seperti Bungaran Simanjuntak) serta realitas politik lokal yang terpotret melalui media masa yang mencerminkan prilaku masyarakat dalam kaitan pada orientasi sikap politiknya di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dapat diperskriptifkan dengan pemetaan politik dibawah ini; orientasi politik masyarakat cendrung menggunakan pendekatan etnisitas sebagai pendekatan awal dalam melihatta fenomenologi politik terkait dengan figur politik mana yang akan dipilih, pendekiatan kedua ialah pendekatan finansial yang diartikan oleh sebagian masyarakat bahwa masyarakat merasa perlu memperoleh kompensasi pada awal masa pemilihan dan tidak akan mempermasalahkan apakah misi seorang kontestan politik akan terealisasi setelah pemilu, persepsi ini muncul ditengah masyarakat dikarenakan budaya politik para kontestan terdahulu kerap melupakan janji-janji di masa kampanyenya efeknya masyarakat memanfaatkan momen pemilu untuk mengambil keuntungan “sesaat” dan “cepat” yakni menyukai model pendekatan “money politic”.

Model orientasi pendekatan etnisitas kerap muncul pada daerah kabupaten-kota yang memiliki sejarah yang erat terhadap keberadaan daerah tersebut serta memiliki nilai tersendiri terhadap eksistensi etnisitas mereka bagi berkembangnya daerah tersebut misalkan daerah yang secara history memiliki keterkaitan dengan etnisitas melayu, batak, pak-pak, karo. Etnisitas ini kemudian akan menampakkan eksistensinya pada pemilu melalui pendekatan etnisitas dalam menentukan figur kontestan di pemilu. Jika orientasi ini realitasnya telah bergeser pada orientasi lain maka orientasi yang mungkin sekali ada orientasi dengan menggunakan pendsekatan finansial. Asumsinya ialah ketika isu etnisitas kemudian pada akhirnya kerap tidak mendatangkan perubahaan yang berarti bagi etnisitas tertentu maka etnis yang ada cendrung beralih pada figur yang dermawan walau figur tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan etnis yang dimaksudkan.

Orientasi finansial kerap muncul didaerah-daerah yang memiliki tingkat ekonomi bawah yakni daerah kabupaten-kota yang masih dalam proses pengembangan atau daerah kabupaten kota yang “lambat” memajukan daerahnya dikarenakan faktor-faktor negatif seperti budaya birokrasi yang koruptif, nepotisme dan kolusi. Kondisi ini kemudian melahirkan pradigma masyarakat berubah kearah pradigma pesimistik-realistik. Masyarakat tidak mementingkan apakah figur tersebut berasal dari etnis yang sama terhadap dirinya, melainkan lebih memilih figur yang dermawan walau etnisnya berbeda dengan dirinya, pradigma ini muncul dengan alasan masyarakat membutuhkan “keuntungan” yang dapat dirasakan secara cepat. Misalkan lebih tertarik dengan isu pembagian sembilan bahan pokok dan pemberian sejumlah uang ketimbang isu perubahan dan pembangunan daerah ataupun isu akan direkrutmen menjadi pegawai birokrasi.

Orientasi dengan pendekatan religi hadir pada daerah yang memiliki persentasi agama yang tidak jauh berbeda dengan agama lainnya, atau sederhananya hadirnya dua agama atau lebih yang memiliki sedikit perbedaan secara kuantitas. Biasanya isu agama akan mengental pada daerah-daerah ini dimisalkan daerah-daerah yang memiliki persentase kuantitas agama yang berimbang satu dengan yang lainnya.

Analisis Politik Lokal Provinsi Sumatera Utara

Analisis Politik Lokal Provinsi Sumatera Utara download disini..

 

Categories: Tulisan

Strengthening Civil Society in Indonesia; logical consequence realization Good Governance

February 24, 2011 Leave a comment

Strengthening Civil Society in Indonesia; logical consequence realization Good Governance

By: Rudi Salam Sinaga

Introduction

The discourse on civil society was crowded much talked about in the mid 90s during the Suharto regime’s power peaked kejayaanya, at that moment the discussion of civil society are particularly relevant because it is associated with a system of government that is authoritarian. According Kutut Suwondo (Civil Society in Local Aras; Development of Relations Between the People and the State in rural Java, 2004), where at that very moment the power of the state is too large when compared with the power of the people. Civil society then discussed in various seminars to the interpretation of it emerged, according to the needs and interests that give interpretations.
Suppose the various cases concerning the oppression of the people which is often done by the authorities is a reality that often we see and hear in every news conference. Whether through electronic media and print media. Call it an example of oppression that occurred in Indonesia when the new order in power namely the existence of repression against people’s rights to land taken by pemrintah the grounds of development. Or is the reality of restraint and silencing freedom of the press with the banning of some mass media by the government as well as restrictions on freedom of expression in the express publicly.
Forms of oppression as a nationwide state authorities against the people as mentioned above occurs not only in Indonesia but the country in several countries in the world is assumed to berkepemimpinan authoritarian government such as, North Korea, Malaysia, Miyanmar and so forth. form of the approach used by authoritarian rulers in several countries in implementing the repressive action often argue for the sake of national security then it becomes repressive approach should be to the kedepankan.
This above is a portrait of this form of governance that is not good if the lean on what you believe in the concept of democracy in the form of good governance that became known as Good Governence term.
The term “governance” is already known in the literature of administration and political science nearly 120 years, since Woodrow Wilson, who later became President of the United States to 27, introduces the study area of approximately 125 years ago. But during that governance is only used in political literature in the narrow sense. In the article Prof.. Dr. Sofian Effendi (Build Good Governence: Our Common Task, 2009) explains that the discourse of “governance” has emerged about 15 years, especially after the various international financial institutions define “good governance” as the main requirements for each program for their help. By theorists and practitioners of the Indonesian state administration, the term “good governance” has been translated in different terms, for example, the mandate of governance (Bintoro Tjokroamidjojo), good governance (UNDP), the management of good governance and responsible (LAN), and some are interpreted narrowly as the government is clean (clean government.)
Deeper Prof.Dr. Sofian Effendi explained in the “governance” implies a nation how to distribute power and manage the resources and the various problems faced by society. In other words, the elements contained in the concept of democratic governance, equitable, transparent, rule of law, participation and partnership. Perhaps the definitions are formulated IIAS is the most appropriate to capture the meaning is the process whereby the various elements in society to raise the power and authority, and influence and ratify policies and decisions concerning public life, as well as economic and social development.
Pergesran pattern of Indonesia’s political configuration of the authoritarian era to democracy that in the start after the fall of the regime of President Suharto, then the contents of the reform agenda to strengthen democracy as a concept relevant to be applied and developed in Indonesia. Pergesran political configuration pattern which creates a huge wave of democracy in Indonesia, making Indonesia busy with re-arrange things what is considered consistent with the spirit of democracy, political system changes, the functions of state institutions and other sebaginya. The change in structure is also balanced with the desire of the people to obtain decent as the people’s rights against the state with a variety of practical understanding of democracy as well as contextual and foreign influences that want to “participate” in Indonesia.
Writing with the title “Strengthening of Civil Society in Indonesia; logical consequence realization of good governance” was made on the grounds that Indonesia is a country that is running in Universal peroses democracy, through this paper the author wants to share your thoughts in the filling process of democratization is through thinking the importance of strengthening civil society in Indonesia as a logical consequence of the realization of good governance.

Problem
Departure from the introduction above, can be formulated a problem which will be reviewed in the discussion in this paper. As for the problem is how to efforts to strengthen civil society in Indonesia as a logical consequence of the realization of good governance.

Discussion
The discourse of civil society is a concept derived from political upheaval and the history of western Europe are undergoing a process of transformation from a feudal to a life pattern of the life of capitalist industrial society. If you find the roots of its history from the beginning, the development of civil society discourse can be traced from start Cicerrro to Antonio Gramsci, even according to Dawam Rahardjo, civil society discourse has been raised at the time of Aristotle. Aristotle was followed by Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) by the term civilies societies, that is a community that dominates the other communities. Terms put forward by Cicero is more emphasis on the concept of city-state (city-state), namely to describe the kingdom, the city and other corporate form, as an organized entity.
1767, the discourse of civil society was developed by Adam Ferguson by taking socio-cultural context and politics of Scotland. Ferguson emphasized civil society in an ethical vision in public life.
This understanding is used to anticipate the social changes caused by the industrial revolution and the emergence of capitalism as well as striking differences between the public and individuals. With this concept, Ferguson hopes that the public has the spirit to block the re-emergence of despotism, as in civil society of social solidarity that emerged and were inspired by moral sentiment and attitude of mutual love and trust between citizens naturally. 1792, civil society discourse appears to have a different emphasis with the previous, this concept is raised by Thomas Paine (1737-1803) who used the term civil society as groups of people who have a position diametrically with the state. Even regarded by them as anti-thesis of the country. Thus, the state should be limited to a nicety, and he is the embodiment of the delegation of power granted by the society for the creation of public welfare.
The transformation from a feudal society into a modern western society, who was better known by the term civil society. In the tradition of Europe around the middle of XVIII century, the notion of civil society are considered equal to understanding the state (state), ie one group / force that dominates all other community groups. But at the end of the XVIII century, this terminology is experiencing a shift in meaning. State and civil society was understood as two distinct entities, in line with the process of forming social and political structural changes in Europe as the enlightenment and modernization in the face of worldly matters. In defines the term civil society is highly dependent on socio-cultural conditions of a nation
In the Islamic perspective, give meaning to civil society as civil society, while a group of scientists interpret as civil society or civic society, the controversy also emerged among civil society groups that glorify as a way out of an unjust political system. The collapse of the authoritarian Suharto regime, causing the discourse of civil society seemed to lose the base of departure for discussion again, but if civil society is only used as a tool of political analysis, the discourse has become very relevant to talk about.
Diverse interpretations of civil society discourse continues to grow dimisalkan Adi Suryadi Culla (Civil Society; Thought, theory, and its relevance to the ideals of reformsi, 1999) describes civil society if dipadanankan into the Indonesian padananya said it will be found as civil society civil society, or community citizenship, civil society, the community of civilized, or civilized society. in the Indonesian term “society” is defined by “society”, civil society there is also a mean to civilized society (civilized society), his opponent is the ‘wild people’ (savage society). Approaching understanding civilized society, other translations are also often used is the civil society. Compared to other term of this istialah the most popular and much loved in Indonesia. Madani refers to the word ‘madina’ a city in the Arab region, where the Shari’a of Islam under the leadership of the Prophet Muhammad in the past have built a high civilization. According Nurcholis Madjid, the word ‘madina’ comes from the Arabic of “Madaniyah” meaning of civilization because it is associated civil society “civilized society.
Istialah civil society is also sometimes translated as vividly as civil society. Whatever it is, Sunyoto Usman in a paper in the seminar (Building Partnerships between Government and Civil Society to Achieve Good Governance, 2001), confirms that must be underlined is the civil society is an important concept, namely the presence and desire to build community tuntutuan able to create the maximum, capable of absorbing democratic values in a concrete, and hope for the creation of a democratic political system and government from time to time. Because, one of the important ideas inherent in the concept of civil society is the desire to improve the quality of the relationship between society and social institutions are in: public sector (government and political parties), the private sector (business) and the voluntary sector (non-governmental organizations, organizations religious and professional groups).
The relation of civil society and good governance is a matter that is symmetrical between the two, because the two concepts above are born from the concept of Democracy, Democracy upholds the values of justice, freedom, individual and group rights, democracy further requires that the state in conducting activities to be open to the public. This is a form of demand in developing Good Governence in a democracy. This means that countries in the implementation of government must be open so that the public / civil society can be easy to access information related to the organization of the government.
The reality of democracy in Indonesia, change the pattern of centralized authority into the pattern of centralized power in order to attain the level of Good Governence area dibidani by law No. 22 of 1999 was later clarified by the law No. 32 of 2004 on regional government, was not able to answer nature Good Governance at local level and national level.
Problems then arise in the decentralization that has similarities to the days of centralized problematic. Local forces to replace the position of the power of the central power, although the local force has hegemony of government at the local level, was not able to guarantee the satisfaction of local communities in meeting their demands toward the achievement of the rights and clean government, transparent or in terms of good governance. The essence of the regional autonomy law by summarizing the idea of regional autonomy expert “M. Ryaas Rashid “in M. Mas’ud Said (Bureaucracy In bureaucratic State, 2007) about the changing nature of the practice of centralized governance to decentralized governance is that local governance is much more independent in choosing their leaders, to advance their interests, develop their institutions, the mobilizing of support from community- their own community.
In the current locale tinggatan still can be found organizing the government that are closed to information governance. Symptoms such as these in the draw by Dzuriyatun Toyibah, et al (Capture the Public Budget: The Long Road Democratization Budgeting, 2008) in management development planning model as mandated Act No.25 of 2004 concerning National Development Planning system enables greater community involvement, Pengakomodasian community participation is assumed for planning which would have been prepared in accordance with the needs of the community. Unfortunately, the planning process is masi not yet integrated with the budgeting process. Participatory planning process that is relatively reduced by the portrait of budget that is not aspirational. Indications of ketidaknyambungan between planning and budgeting processes can be evidenced from the loss of priority proposals result in musrenbang musrenbangdes signing at the next level.
Portrait of the above of course is contrary to democratic principles in realizing the Good Governence. Masarakat civil or civil society have the right to information and participation tdalam of governance in local and national level because the public is the fuel of the movement of nation-building and implementation of development charges also come from public money. Government as owner of the bureaucracy would have to work in the public interest and, it is similar when it comes in the view of “Hegelian Bureaucracy” who believe that the bureaucracy as an institutional bridge between civil society and state. The lack singkronan between state / government administrators and civil society / civil society will lead to the development of walking not on properly, either on the priority issues to the issue of quality needs and good use of the budget. to achieve good governance, the pillars of the buffer required for the achievement of the objectives of good governance namely: government (the state), civil society (civilized society, civil society, civil society), and market or business world. Civil society inevitably have to endure in order to oversee the implementation of good governance it is requested or not, this is important because it involves the area of public life. If the organizers of the government can not reflect the attitude of accommodating and communicative, the ideas presented by Mansour Fakih (Civil Society For Social Transformation; upheaval Ideology of NGOs, 2004) that changes must be captured, can not wait passively.

Conclusion
Civil Society in its position in the state are two different sides in the role and duties, the role of the state as government administrators responsible for protecting and mensejahterahkan people. While civil society acts as a controller of a country’s performance which will provide in-put to the state of the problem faced by the people. In reaching a change towards the direction of improvement, requested or not by the government, then suda become imperative for civil society to move towards meaningful change for the public interest, government, and the state.
Strengthening civil society in the stream of democracy must realize the absolute necessity for the implementation of government that “strong” and “clean”, then the question can be raised is why the civil society in Indonesia is weak and how efforts to strengthen civil society in Indoonesia,? It said weak civil society in Indonesia, marked by widespread objections to the policy of the state / government by the people and the refusal did not get a meaningful response from the state / government. In determining the policy of the government bureaucracy peroses still feel that the citizens of the community as an “object” of the policy, such a narrow view would make the government “allergic” to the proposals of the citizenry in policy determination. And pradigma budget transparency to the public is still considered a state secret by the government bureaucracy. Then how to strengthen civil society in Indonesia.? How that can be kedepankan in strengthening civil society in Indonesia are:
1. Improve understanding of education among civil society with information and educational exchange among civil society through studies study groups, non-governmental organizations, associations and so forth, all of which was to control the administration of a “clean” and well targeted. So the state / government will not arbitrarily in making policy.
2. Changing pradigma state / government bureaucracy as a waitress and guidance as to the subjects and not as a ruler to his people.
3. The desire of state / government to provide the widest space for civil society in control, information access and mensertakan civil society participation in formulating policy

Reference :

Books:
Culla Adi Suryadi, 1999, Civil Society, Thought, theory, and its relevance to the ideals of reformsi.Jakarta; King Grafindo Persada.

Said M. Mas’ ud, 2007, Bureaucracy in the bureaucratic state. Malang: UPT Publishing University of Malang.

Suwondo Kutut, 2003, Civil Society in Local Aras; Development of Relations Between the People and the State in rural Java, Yogyakarta, East: Reader Percik.

Toyibah Dzuriyatun, et al, 2008, Seize the Public Budget; Long Road Budgeting Democratization, London: PP Lakpesdam NU.

Articles / Literature Other:

Prof. articles. Dr. Sofian Effendi, rector of Gadjah Mada University “Building Good Governence: Our Common Tasks.” Download in http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf on August 25, 2009 at 23:17 Wit

Usman Sunyoto paper at the seminar “Building Partnerships between Government and Civil Society to Achieve Good Governance”, organized by the National Development Planning Agency, Jakarta, October 9, 2001.

PROFIL & VISI MISI RUDI (CALON PRESIDEN SENAT MAHASISWA USU 2008)

March 8, 2008 8 comments

PROFIL

Nama               : Rudi Salam Sinaga

T.T.Lahir          : Medan 09 Februari 1984

Agama             : Islam

Departemen      : Ilmu Politik FISIP USU’ 03

Alamat             : Jln Prasetiya No. 61 Medan

Telp                 : 081376883177

E-mail              : rudi_fisipusu@yahoo.co.idWeb                                        

                        : www.ham-demokrasi.blogspot.com

  www.rudisalams.wordpress.com

 JENJANG PENDIDIKAN :

SD. N. 064021 Medan. Tahun 1995

SLTP. N. 18. Medan. Tahun 1998

SMU Kartika I-2 Medan. Tahun 2001

 PENGALAMAN ORGANISASI :

Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba dan Peduli Aids (GANDii) FISIP USU/ 2004-

2005

Ketua Umum Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Koperatif FISIP USU/2004-2005

Ketua Umum Forum Mahasiswa Kajian Sosial Sumatera Utara (FMKS-SU) 2005-2006

Ketua Bidang LITBANG Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (PP.GEMASU)/2007-2008

Dll.

 TRAINING/PELATIHAN yang pernah diikuti :

Peserta di Republik BBM Indosiar-Jakarta 2005

Seminar Kongres ILMISPI Universitas Pasundan-Bandung/2005

Seminar dan Loka karya Anti Korupsi. Universitas Indonesia- Jakarta 2005

Kader Pemuda Bersih Narkoba Pantas Juara Prop. Sumatera Utara/2006

Pelatihan Pertolongan Pertama & Kesiagaan Menghadapi Bencana Alam/2006

Pelatihan Monitoring The RIDEP Institute,FES,LESPERSSI. Hotel Said-Medan 2006

Sosialisasi Putusan MPR RI. Medan 2007

PRESTASI/KEGIATAN ke ILMIAH-an yang pernah diikuti :

Juara 1 Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Bid IPS Tingkat FISIP USU 2007

Juara 2 Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Bid IPS Tingkat USU 2007

Mengikuti Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Nasional oleh BEM UNS 2007

Mengikuti Lomba Program Kreatifitas Mahasiswa Bid Penelitian (PKM-P) Dikti 2007

  PROLOG HINGGA MANIFESTO

Mahasiswa Universitas Sumatera Utara adalah merupakan anak “kandung” dari Propinsi Sumatera Utara yang tentunya merupakan salah satu asset kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang secara terus menerus beregenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara memiliki sebuah wadah untuk menumbuh kembangkan naluri Intelektualitasnya dalam menyongsong terpenuhinya kebutuhan akan kontruksi berfikir yang lebih baik. Wadah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dimulai sejak tahun 1999, kepemimpinan dalam wadah ini disuplai melalui mekanisme yang diatur didalam Tata Laksana Organisasi Mahasiswa USU, Periodeisasi jabatan yang diemban oleh Presiden Senat Mahasiswa USU adalah satu tahun, yang artinya Presiden Senat Mahasiswa USU haruslah mampu memanfaatkan kurun waktu priodeisasinya tersebut untuk melakukan berbagai perubahan yang tertera didalam janji politiknya melalui Visi-Misi yang ditebar kepada konsituen/pemilih.

Satu tahun bukanlah waktu yang panjang bagi dan juga bukanlah waktu yang singkat, akan tetapi satu tahun, merupakan waktu yang cukup untuk menilai kapabilitas seorang Presiden Senat Mahasiswa USU untuk selanjutnya pantaskah dinilai berhasil atau tidak memberi perubahan yang berarti untuk Mahasiswa USU secara luas, dan bukanlah hanya sekedar mampu memberi perubahan berarti bagi segelintir Mahasiswa USU saja. Perubahan yang ber-arti adalah perubahan yang mampu dirasakan oleh Mahasiswa USU secara luas, dan atas perubahan tersebutlah seluruh mahasiswa USU merasakan dampak dari efektifitasnya kinerja Presiden Mahasiswa USU atau Pemerintahan Mahasiswa USU yang lalu kemudian menimbulkan rasa simpatik yang tinggi ditataran Mahasiswa USU atas keberadaan Pemerintahan Mahasiswa USU.

Perubahan yang ber-arti haruslah memiliki sifat sesuai kebutuhan, berjalan cepat, serta dapat dirasakan secara luas oleh Mahasiswa USU. Ketiga sifat inilah harus dimiliki dalam upaya membuat sebuah kebijakan tentang perubahan yang bermanfaat bagi Mahasiswa USU. Perubahan dapat dimulai dari berbagai jenis tingkatan volume kesukaran akan perubahan, perubahan dapat dimulai dari tingkatan yang sulit, tingkatan yang sedang, atau tingkatan yang mudah, tinggal bagaimana mengukur kemampuan yang dimiliki oleh aktor Presiden Senat Mahasiswa USU-Pemerintahan Mahasiswa USU.

Melihat kondisi sosial serta interaksi yang ada ditataran Mahasiswa USU saat ini maka tidak begitu relevan dan efektif apabila suatu perubahan dimulai dari tingkatan volume yang sulit. Kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut akan terhenti di pertengahan dan sekedar hanya bergerak ditataran wacana saja. Sederhananya perubahan yang relevan dan teramat mungkin sekali untuk dilakukan saat ini adalah perubahan yang dimulai dari tingkatan volume mudah, yaitu perubahan yang dapat diraih melalui komunikasi yang intens bersandar pada ke-Ilmiahan ditataran pengambil kebijakan di Universitas Sumatera Utara melalui mekanisme “Rapat Dengar Pendapat” misalkan antar Civitas Akademika USU.

Abad 21 adalah abad dimana pendekatan model dialog menjadi alternatif dalam meraih sebuah kesepakatan dan pendekatan represif sudah harus dijauhkan dari dunia ke-Ilmiahan. Ini bukanlah persoalan gagasan konservatif ataukah kompromis melainkan jaman demokrasilah yang melahirkan gagasan dialog dalam penyelesaian segala persoalan, terbukti setidaknya Negara yang mengadopsi konsep demokrasilah yang paling sedikit melakukan pelanggaran-pelanggaran dibandingkan gaya otoritarian yang amat fasis.

Semangat juang ditataran Mahasiswa USU akan menjadi ampuh dan berhasil dalam mencapai tujuan akan perubahan, apabila semangat juang tersebut diselimuti semangat ke-Ilmiahan dan inilah yang disebut dengan kaum Intelektual Muda yaitu Mahasiswa. Gerakan massa hanya mungkin untuk dilakukan ketika semangat ke-Ilmiahan serta dialog tidak lagi menjadi indah untuk dikedepankan maka gerakan massa yang ada harus kembali tetap dengan menjunjung tinggi semangat juang Ke-Ilmiahan, agar gerakan tersebut dikenal dengan sebutan Gerakan Mahasiswa dan bukan sebuah Gerakan Premanisme. Perubahan menjadi dapat terwujud apabila dimulai dari lingkup hal-hal yang terkecil, walau begitu, perubahan tersebut memiliki arti bagi Mahasiswa USU secara luas. Tentang perubahan tersebut hendaknya tidak sekedar terhenti diwacana konsep Visi dan Misi, melainkan harus mampu berjalan ditataran implementasi dari Visi dan Misi tersebut

 VISI :

Menciptakan Interaksi Sosial Ke Ilmiah-an Antar Civitas Akademika USU Dalam Mewujudkan Kebutuhan Akan Kesejahterahan Intelektualitas Mahasiswa USU.

 MISI :

1. Peningkatan dan Pembenahan Fasilitas Perkuliahan.

a) Peralatan Perkuliahan (Spidol, Penghapus, LCD dll)

b) Ruang Perkuliahan (tetap)

c) Ruangan dan Peralatan Laboratorium

2. Peningkatan Keamanan dan Keteriban Kampus

a) Peningkatan Sistem Keamanan Perparkiran Kendaraan Roda 2 dan roda 4

b) Penertipan terhadap pemulung dan anak “jalanan” di wilayah kampus

3. Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki di sekitar Sumber, USU

a) Penertipan Kendaraan Sepeda Motor yang melawan Arus di sekitar Sumber

    USU

b) Penertiban dan Penataan kembali lokasi mangkal kendaraan Becak  

     Pengangkut Orang di sekitar Sumber USU

4. Peningkatan Mutu Pendidikan

a) Tenaga Pengajar Profesional

b) Kemampuan ke Ilmiahan Mahasiswa USU

5. Peningkatan Kesejahterahan Pegawai dan Tenaga Pengajar

6. Pengusulan Draff Tata Laksana Ormawa USU

a) Mengusulkan sistem Politik di Pema USU/Fakultas kedalam tiga

    kekuasaan.yaitu Esekutif, Legislatif dan Yudikatif

b) Mengusulkan KAM (Kelompok Aspirasi Mahasiswa) sebagai organisasi

    Internal

7. Proyeksi Lapangan Pekerjaan

a) Mengupayakan membangun komunikasi intens kepada pihak-pihak  

    perusahan di wilayah Propinsi Sumatera Utara

 Metode Pendekatan untuk mewujudkan Misi diatas dengan cara :1. Metode ‘Rapat Dengar Pendapat’

Rapat Dengar Pendapat dilakukan secara rutin tiga bulan sekali ditingkatan Birokrasi Fakultas dan Universitas, dari kegiatan ini dihasilkan tukar-menukar gagasan serta Aspirasi tentang sebuah tuntutan dari Mahasiswa/I USU terhadap Pengambil kebijakan di tingkatan Fakultas dan Universitas, serta sebaliknya Pengambil Kebijakan di tingkat Universitas dan Fakultas dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan serta gagasan bagi Mahasiswa/I USU, Sederhananya metode ‘Rapat Dengar Pendapat’ ini sebagai wada sherring antar mahasiswa dan birokrasi kampus. Kegiatan ini di ikuti oleh Seluruh UKM, HMD, Pema Fakultas, sementara Pema Universitas sebagai mediator dan berjuang merasionalkan akan khendak aspirasi Mahasiswa/I USU melalui dialog.

 2. Metode ‘Audiensi’

Pemerintahan Mahasiswa USU secara periodik dan bergilir melakukan Audiensi kepada Birokrasi Fakultas, Universitas dan Birokrasi Pema Fakultas untuk dapat saling bertukar ide gagasan bagi hadirnya kemajuan di tingkatan Fakultas.

 3. Metode ‘Konsolidasi’

Metode ‘Konsolidasi’ dilakukan secara rutin dan dapat dilakukan setiap saat setidaknya dilakukan dua bulan sekali, kegiatan ini difungsikan sebagai ajang komunikasi di tataran Birokrasi Mahasiswa (Pema Fakultas, UKM, HMD) untuk dapat saling bertukar informasi akan hal-hal berkembang diikuti penguatan spirit ke Ilmiahan Mahasiswa USU melalui kegiatan dialog.

Dalam Upaya menyerap Aspirasi secara Objektif dan bersifat Luas, Pemerintahan Mahasiswa USU melakukan penyerapan aspirasi melalui model : 1. Kotak Kritik dan Saran

Kotak tersebut ditempatkan ditiap-tiap Fakultas dan di tiap-tiap Unit Kegiatan

Mahasiswa tingkat Universitas

 2. Face to Face

Mahasiswa/I USU secara luas dapat menyampaikan aspirasinya secara

langsung datang ke Kantor Pemerintahan Mahasiswa USU.

 3. Melalui SMS ‘Center’ Pemerintahan Mahasiswa USU (Nomor akan di Publikasikan) 4. Melalui Nomor Telepon Pribadi Presiden Senat Mahasiswa USU.(Nomor akan di Publikasikan) MOTO            : HIDUP ADALAH PERJUANGANSELOGAN     : ‘KAMI SEBAGAI PELAYAN ANDA’ REKRUTMEN PENGURUS :

Rekrutmen Pengurus Pemerintahan Mahasiswa USU sebanyak 50 % dilakukan dengan cara :

OPEN REKRUTMEN :

Cara ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa secara luas untuk dapat melakukan proses berorganisasi, dan harapan dari model rekrutmen ini diharapkan akan mendapat sosok-sosok yang komitmen dan militant. Metode yang dipakai melalui  Interview (wawancara)

 KADERISASI PENGURUS PEMERINTAHAN MAHASISWA USU

Kaderisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang tujuan dari keberadaan Pemerintahan Mahasiswa USU berikut visi dan misi Pemerintahan mahasiswa USU. Kaderisasi ini akan mengangkat tentang beberapa materi pokok:

Wawasan Kebangsaan

Nasionalisme

Disiplin/Etos Kerja

Ideologi Besar Dunia

Monitoring/Investigasi

Tata Pelaksanaan Rapat/Sidang

  KONTRAK SOSIAL :

.

KAMI SIAP MEMBUAT KONTRAK SOSIAL DENGAN SIAPAPUN DI TATARAN MAHASISWA USU, TANPA MEMANDANG PERBEDAAN ORAGANISASI INTERNAL, EKSTERNAL, SUKU, AGAMA, IDEOLOGI, JENDER DAN LAIN SEBAGAINYA. KARENA BAGI KAMI KITA HANYA SATU, BANGSA INDONESIA MAHASISWA USU HARUS SEJAHTERA AKAN SKILL KEILMIAH-AN DAN USU HARUS BERKIBAR DALAM DUNIA PENDIDIKAN NASIONAL SERTA INTERNASIONAL.  Ini Komitmen Kami. Terima kasih. 

Medan 1 Maret 2008

       Hormat kami

  Kordinator Rudi Center                                             Sekretaris Kordinator  Rudi Center  

 A. Putra S.                                                                  Hizkia Sagala

   

Calon Presiden

Senat Mahasiswa USU

                                                                 Rudi Salam Sinaga

Categories: VISI MISI RUDI

MARXIS VS POST MARXIS

October 4, 2007 Leave a comment

MARXIS VS POST MARXIS

Oleh : Rudi Salam Sinaga

Mahasiswa Departemen Ilmu Politik

FISIP USU

Nim. 030906082

  

Pendahuluan

Wacana perdebatan mengenai kontradiksi keunggulan antar keduannya (marxis dan post marxis) mulai menghangat tatkalah ketika isu globalisasi mulai menunjukan kontruksi bangunan yang tampak jelas terlihat. Kontradiksi tersebut menhadirkan wacana tentang bagaimana sebuah ideology yang tepat untuk diusung dalam konteks kehidupan kekinian yakni masa kini.  Kekinian ataupun masa kini adalah sebuah ruang waktu yang berbeda dan terus berjalan kedepan sesuai dengan khendak kepentingan jaman, adakalanya pada masa lalu sesuatu hal sangat dianggap tepat untuk diterapkan atau bisa saja menjadi sangat tidak mungkin untuk dikedepankan pada masa kini.

Dari pemikiran keduannya dapat dipahami sebagai pemikiraan yang terilhami dari timbulnya empati akan situasi kehidupan umat manusia dalam kerangka bernegara serta kemudian berorientasi memberikan rasa keadilan bagi warganya dalam segala hal (politik, ekonomi, hukum, dll) yang kemudian dipahami sebagai merupakan awal yang penting dalam membangun sebuah kepercayaan terhadap keberadaan negara. Peranan negara menjadi pusat kajian antar kedua pandangan (marxis dan post marxis) tersebut yang menempatkan hadirnya pemikiran yang tepat untuk dirujuk yang kemudian berusaha mengedepankan persoalan kemaslahatan umat manusia sebagai makhluk sosial.

Gagasan tentang konsep hubungan antar warga dan negara dalam referensi-referensi yang telah ada menggambarkan beragam varian yang menjanjikan menjadi sebuah hal yang dapat untuk diadopsi, tentu guna mengusung konsep yang telah ada haruslah diimbangi dengan kesepemahaman bersama tentang hal yang dimaksud.

  Marxis

Marxis adalah pandangan yang lahir dari pemikir sosial bernama Karl Marx, dalam pandangannya yang berorientasi tentang hubungan negara dan warganya Marx menyinggung tentang persoalan sosial yang ada dalam konteks negara dan warganya. Argumentasi tentang adanya persoalan kelas sosial yang kemudian diyakini sebagai teori kelas, memberikan pandangan tentang persoalan kelas sosial akan selalu dominan serta timbul dalam mewarnai konteks hubungan negara dan wargannya.

Marx meyakini negara merupakan sebuah alat penindas yang bagi kaum pemodal dapat diatur sekhendaknya agar apa yang menjadi khendak para pemodal dapat berjalan secara sah, lebih jauh lagi Marx dengan pandangan ekonominya membahas tentang yang olehnya disebut sebagai perampokan atas nilai. Artinya dalam perjalanan ekonomi negara, yang diasumsikan lewar industri ataupun pabrik tidak berperilaku jujur serta adil dalam memperoleh keuntungan yang didapat, Marx amat yakin, bahwa buruh pekerjalah yang semata-mata menghadirkan keuntungan tersebut lewat upaya kerja keringat mereka di industri ataupun pabrik-pabrik, lalu alasan apakah bagi indusri/pabrik untuk tidak menempatkan buruh atau pekerja agar dapat merasakan nilai/upah yang layak dari nilai lebih yang didapat industri/pabrik tersebut.

Pandangan Marxis yang ada seperti dilakoni lewat pandangan Hegel juga menempatkan negara sebagai sebuah alat penghisap bagi wargannya, dasar asumsi yang digunakan oleh Hegel pada prinsipnya adalah sama seperti apa yang dikedepankan oleh Marx tentang kaum pemodal yang selanjutnya disebut sebagai kaum kapitalis, tetapi juga dilain kesempatan Hegel menyinggung tentang eksistensi dari pada negara yang baginya harus diatur ruang lingkupnya agar segala sesuatunya tidak harus didasari oleh dominasi negara sehingga terbuka ruang gerak yang bebas bagi warga untuk dapat berproses tentang apa saja yang menyakut kehidupannya.

Dalam mewujudkan impian yang olehnya diyakini sebagai tujuan dari kemaslahatan umat manusia yang adil, pandangan Marxis menempatkan perjuangan fisik lewat revolusi sebagai jalan guna melawa negara sehingga apa yang dicita-citakan dalam pandangannya dapat diformat kembali setelah negara diambil alih, maka akan berdirilah kaum proletar (buruh, warga sipil) sebagai pemenang di situasi ini dan menghadirkan situasi yang memiliki nilai  yang sama dalam hubungan antar manusia dalam segala sesuatunya. Lalu apakah kemenanganb proletar akan menjadikan sebuah rezim yang baru dalam situasi ini, tentu rejim yang baru akan hadir atau juga mungkin bagi sebahagian kalangan meyakini sebagai rezim diktator proletar yang sangat anti dengan  adannya kelas-kelas dalam sosial.

  Post Marxis

Dunia kini telah memiliki imperium sosial yang amat berbeda pada masa lalu, konteks pembaharuan dalam segala aspek kehidupan sosial manusia maupun bernegara telah mengalami pergeseran kearah yang berbeda dari yang sebelumnya.  Dunia saai kini juga telah memandang varian yang ada pada basis material manusia merupakan suatau hal yang alami serta juga memiliki nilai peradaban yang sangat dihargai pada dunia demokrasi, sama halnya dalam setiap situasi sosial kehidupan manusia pergeseran peradaban yang ada telah menhadirkan gaya yang baru juga bagi negara dalam melaksanakan perannya.

Post Marxis adalah pandangan yang diilhami dari situasi sosial masyarakat dalam konteks internasional yang diyakini kemudian sebagai era globalisasi yang diiringi atas segala tentangnya termasuk persaingan ataupun kerjasama antar individual atau negara guna menciptakan situasi yang nyaman bagi semua pihak.  Ketidak berkepihakan atas ide gagasan yang mengedepankan cara yang dianggap frontal guna menanggapi perbedaan adalah hal yang tidak tepat dalam pandangan ini, karena bagi pandangan Post Marxis pembangunan didunia saat kini yang berjalan dinamis haruslah menempatkan pertarungan ide gagasan sebagai hal yang bermartabat serta juga sebagai gambaran dari dunia yang berkeadaban.  Isu-isu tentang pluralisme dan segala perubahan adalah hal yang telah harus terjadi sebagaimana dengan kemampuan apa yang telah dimiliki oleh individu ataupun negara.

Pendekatan kekerasan dalam pandangan Post Marxis tidak dipandang sebagai media penting dalam upaya mengadopsi ataupun mentransformasikan suatu ide gagasan, yang dalam pandangan ini sangat mengedepankan pendekatan yang lebih rasional serta bermartabat melalui medium dialog.  Argumentasi yang mendasar bersandar pada realita sosial merupakan hal yang sangat relevan dalam menjawab segala persoalan yang ada.

Kesimpulan

Kedua pandangan diatas yakni Marxis dan Post Marxis dipahami sebagai tujuan guna menciptakan situasi sosial yang layak serta bersandar tentang pentingnya kemaslahatan umat manusia, hanya saja kondisi saat ini tentu telah memiliki nilai yang lebih dalam bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dapat mencerminkan akal pikiran yang baik paling tidak menghormati akan kebebasan, dan hak-hak lainnya yang semakin jelas telah dirasakan oleh warga negara didunia saat kini. Tentu pula cara pandang tentang hubungan negara dan warganya haruslah disesuaikan dengan peningkatan nilai sosial yang telah disebut diatas.

Jika domainnya diorientasikan pada konteks negara dan warga atas tentang keadilan, maka sudah seharusnya warga dengan perkembangan yang telah ada saat ini harus dapat membekali dirinya sebagai warga yang handal dalam artian menempatkan hak dan kewajibannya atas negara maka sudah sepatutnya pengembangan pilar civil society yang diantaranya adalah Pers, LSM, Perguruan Tinggi, Partai politik harus memaksimalkan perananya atas negara, lalu sampailah pada dasar asumsi yang dapat dipahami adalah mengapa negara terlalu kuat, karena civil society sangat lemah.