Home > Civil Society, Good Governance, Ilmiah, Politik, Rudi Salam Sinaga > Penguatan Civil Society di Indonesia ; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance

Penguatan Civil Society di Indonesia ; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance

Penguatan Civil Society di Indonesia ; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance

Oleh : Rudi Salam Sinaga, S.Sos

Pendahuluan

Wacana tentang civil society ramai hangat dibicarakan pada pertengahan tahun 90-an saat kekuasaan rezim Suharto mencapai puncak kejayaanya, pada saat itu pembahasan tentang civil society menjadi sangat relevan karena dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Menurut Kutut Suwondo (Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, 2004), Dimana pada saat itu juga kekuatan negara terlalu besar bila dibandingkan dengan kekuatan rakyat. Civil society kemudian dibahas diberbagai seminar-seminar hingga muncullah interpretasi tentangnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang memberi interpretasi.

Misalkan berbagai kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang sering dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kita lihat dan kita dengar dalam setiap pemberitaan pers. Baik melalui media elektronika maupun media cetak. Sebut saja salah satu contoh penindasan yang terjadi di Indonesia ketika orde baru berkuasa yakni penindasan terhadap keberadaan hak rakyat terhadap tanah yang diambil oleh pemrintah dengan alasan pembangunan. Atau juga realitas pengekangan dan pembungkaman kebebasan pers dengan adanya pembredelan beberapa media massa oleh pemerintah serta pembatasan kebebasan dalam berekpresi mengemukakan pendapat didepan umum.

Bentuk bentuk penindasan penguasa sebagai penyelenggara negara terhadap rakyat sebagaimana disebutkan diatas terjadi bukan hanya di negara Indonesia melainkan di beberapa negara di dunia dimisalkan pada pemerintahan berkepemimpinan otoriter seperti, Korea Utara, Malaysia, Miyanmar dan lain sebagainya. bentuk bentuk pendekatan yang digunakan oleh penguasa di beberapa negara otoriter dalam melaksanakan aksi represifnya kerap berdalih demi keamanan nasional maka pendekatan represif tersebut menjadi harus untuk di kedepankan.

Hal diatas adalah sebuah potret dari bentuk tata pemerintahan yang tidak baik jika di sandarkan pada apa yang di yakini dalam konsep demokrasi membentuk tata pemerintahan yang baik yang kemudian dikenal dengan Istilah Good Governence.

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Dalam artikel Prof. Dr. Sofian Effendi (Membangun Good Governence : Tugas Kita Bersama, 2009) menjelaskan bahwa wacana “governance” baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan Internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

Lebih dalam lagi Prof.Dr. Sofian Effendi menjelaskan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Pergesran pola konfigurasi politik Indonesia dari era otoriter menuju demokrasi yang di awali pasca jatuhnya rezim pemerintahan Presiden Suharto, kemudian di isi oleh agenda reformasi yang menguatkan demokrasi sebagai konsep relevan untuk diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Pergesran pola konfigurasi politik tersebut menimbulkan arus gelombang demokrasi besar di Indonesia membuat Indonesia sibuk dengan menata kembali hal-hal apa saja yang dianggap konsisten dengan semangat demokrasi, perubahan sistem politik, fungsi lembaga-lembaga negara dan lain sebaginya. Perubahan secara struktur tersebut juga diimbangi dengan keinginan rakyat untuk memperoleh hak yang layak sebagai rakyat terhadap negara dengan berbagai pemahaman demokrasi secara praktis maupun secara kontekstual beserta pengaruh asing yang ingin “berpartisipasi” di Indonesia.

Tulisan dengan Judul “Penguatan Civil Society di Indonesia; konsekuensi logis terwujudnya Good Governance” dibuat dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menjalankan peroses demokrasi secara Universal, melalui tulisan ini penulis ingin berbagi pemikiran dalam mengisi proses demokratisasi tersebut melalui pemikiran pentingnya penguatan civil society di Indonesia sebagai konsekuensi logis terwujudnya Good Governance.

Masalah

Berangkat dari pendahuluan diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan di dalam tulisan ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya penguatan civil society di Indonesia sebagai konsekuensi logis terwujudnya Good Governance.


Pembahasan Masalah

Wacana masyarakat sipil merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah Eropa barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana civil society dapat dirunut dari mulai Cicerrro sampai Antonio Gramsci, bahkan menurut Dawam Rahardjo, wacana civil society sudah mengemuka pada masa Aristoteles. Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah societies civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Term yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (city-state), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi.

Tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat sipil pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsep ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat sipil itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi dan mempercayai antar warganegara secara alamiah. Tahun 1792, muncul wacana masyarakat sipil yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan yang sebelumnya, konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah masyarakat sipil sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara. Bahkan dianggap olehnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum.

Transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern, yang saat itu lebih dikenal dengan istilah civil society. Dalam tradisi Eropa sekitar pertengahan abad XVIII, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (state) yakni satu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pada ujung abad XVIII, terminologi ini mengalami pergeseran makna. State dan civil society dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di eropa sebagai pencerahan dan moderenisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. Dalam mendefenisikan term masyarakat sipil ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa

Dalam perspektif Islam, memberi makna civil society sebagai masyarakat madani, Sedangkan kelompok ilmuwan memaknainya sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, kontroversi juga muncul diantara kelompok yang mengagungkan civil society sebagai jalan keluar dari satu sistem politik yang tidak adil. Runtuhnya rezim otoritarian suharto, menyebabkan wacana tentang civil society seakan-akan kehilangan dasar pijak untuk dibicarakan kembali, namun jika civil society hanya dipakai sebagai suatu alat analisa politik maka wacana tersebut menjadi sangat relevan untuk dibicarakan.

Beragam interpretasi tentang wacana civil society terus berkembang dimisalkan Adi Suryadi Culla (Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformsi,1999) menjelaskan civil society jika dipadanankan ke dalam bahasa indonesia maka akan dijumpai kata padananya seperti masyarakat madani masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. dalam bahasa indonesia istilah “society” diartikan dengan “masyarakat”, civil society ada juga yang mengartikannya dengan masyarakat berbudaya (civilized society) lawannya adalah ‘masyarakat liar’(savage society). Mendekati pengertian masyarakat berbudaya, terjemahan lain yang juga sering digunakan adalah masyarakat madani. Dibanding istilah lainnya istialah ini yang paling populer dan banyak digandrungi di Indonesia. Madani merujuk pada kata ‘madinah’ sebuah kota di wilayah Arab, dimana syariat islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di masa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholis Madjid, kata ‘madinah’ berasal dari bahasa Arab yakni “Madaniyah” yang berarti peradaban karena itu masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab.

Istialah civil society juga terkadang diterjemahkan secara gamblang sebagai masyarakat sipil. Apapun itu, Sunyoto Usman dalam makalah di seminar (Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, 2001), menegaskan yang harus digaris bawahi adalah civil society merupakan sebuah konsep yang penting, yaitu terdapatnya keinginan dan tuntutuan untuk membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal, mampu menyerap nilai-nilai demokrasi secara konkrit, dan harapan akan terciptanya sistem politik dan pemerintahan demokratis dari waktu ke waktu. Karena, salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).

Relasi civil society dan Good Governance merupakan suatu hal yang simetris diantara keduanya, karena kedua konsep diatas terlahir dari konsep Demokrasi, Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak individu maupun kelompok, lebih jauh lagi demokrasi mengharuskan negara dalam melakukan kegiatannya untuk bersikap terbuka kepada publik. Hal ini sebagai bentuk tuntutan dalam membangun Good Governence di sebuah negara demokrasi. Artinya bahwa negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus bersikap terbuka sehingga publik/Masyarakat Sipil dapat secara mudah untuk mengakses informasi terkait dengan penyelengaraan pemerintahan tersebut.

Realitas demokrasi di indonesia, perubahan pola kekuasaan sentralistik ke pada pola kekuasaan disentralisasi demi tercapainya Good Governence di tingkatan daerah yang dibidani oleh undang-undang no 22 tahun 1999 kemudian diperjelas melalui undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ternyata belum dapat menjawab hakikat Good Governance di tingkat lokal ataupun nasional.

Problematika kemudian muncul di masa disentralisasi yang memiliki kemiripan dengan problematika dimasa sentralistik. Kekuatan-kekuatan lokal menggantikan posisi kekuatan kekuatan pusat, walaupun kekuatan lokal telah menghegemoni pemerintahan di tingkat lokal, ternyata belum dapat menjamin kepuasan masyarakat di tingkat lokal dalam pemenuhan hak maupun tuntutannya terhadap tercapainya pemerintahan yang bersih, transparan atau dengan istilah Good Governance. Esensi dari pada undang-undang otonomi daerah dengan meringkas pemikiran pakar otonomi daerah “M. Ryaas Rasyid” dalam M. Mas’ud Said (Birokrasi Di Negara Birokratis, 2007) tentang hakekat pengubahan praktek pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi ialah pemerintahan daerah jauh lebih independen dalam memilih pemimpin mereka, memajukan kepentingan mereka, mengembangkan institusi mereka, dalam memobilisasi dukungan-dukungan dari masyarakat-masyarakat mereka sendiri.

Pada tinggatan lokal saat ini masih dapat dijumpai penyelenggara pemerintah yang bersifat tertutup terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Gejala seperti ini di gambarkan oleh Dzuriyatun Toyibah, dkk (Merebut Anggaran Publik: Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah, 2008) pada model perencanaan pembanguanan sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memungkinkan keterlibatan masyarakat yang semakin besar, Pengakomodasian partisipasi masyarakat ini diasumsikan agar perencanaan yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, proses perencanaan tersebut masi belum terintegrasi dengan proses penganggaran. Proses perencanaan yang relatif partisipatif tereduksi oleh potret APBD yang tidak aspiratif. Indikasi dari ketidaknyambungan antara proses perencanaan dan penganggaran ini dapat dibuktikan dari hilangnya usulan-usulan prioritas hasil musrenbangdes saat masuk di musrenbang di tingkat berikutnya.

Potret diatas tentu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam mewujudkan Good Governence. Masarakat sipil atau civil society memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan partisipasi tdalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional karena masyarakat merupakan bahan bakar dari pergerakan pembangunan bangsa dan retribusi penyelenggaraan pembangunan juga berasal dari uang rakyat. Pemerintah sebagai pemilik birokrasi tentulah harus bekerja demi kepentingan publik dan, hal ini senada bila dikaitkan dalam pandangan “Hegelian Bureaucracy” yang meyakini bahwa birokrasi sebagai institusi yang menjembatani civil society dengan negara. Ketidak singkronan antara negara/penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sipil/civil society akan menyebabkan pembangunan berjalan tidak pada semestinya, baik pada persoalan skala prioritas kebutuhan maupun pada persoalan kualitas penggunaan anggaran yang baik. untuk mencapai Good Governance maka dibutuhkan pilar-pilar penyanggah bagi tercapainya tujuan Good Governance tersebut yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Civil society mau tidak mau harus dapat bertahan dalam upaya mengawal penyelenggaraan pemerintahan yg baik baik diminta maupun tidak, hal ini penting karena menyangkut wilayah kehidupan publik. Jika penyelenggara pemerintah tidak dapat mencerminkan sikap yang akomodatif dan komunikatif maka gagasan yang disampaikan oleh Mansour Fakih (Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM, 2004) bahwa perubahan harus direbut, tidak dapat ditunggu secara pasif.

Kesimpulan

Civil Society dalam posisinya pada negara merupakan dua sisi yang berbeda peranan maupun dalam tugasnya, peranan negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk melindungi dan mensejahterahkan rakyatnya. Sementara civil society berperan sebagai pengontrol dari kinerja negara yang bertugas memberikan in-put kepada negara terhadap problematika yang dihadapi oleh rakyatnya. Dalam meraih sebuah perubahan menuju arah perbaikan, diminta ataupun tidak oleh pemerintahan, maka suda menjadi keharusan bagi civil society untuk bergerak menuju perubahan yang berarti bagi kepentingan publik, pemerintah, dan negara.

Penguatan civil society dalam arus demokrasi harus disadari menjadi kebutuhan mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang “kuat” dan “bersih”, lalu pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah mengapa civil society di Indonesia lemah dan bagaimana upaya penguatan civil society di Indoonesia,? Dikatakan lemah civil society di Indonesia, ditandai dengan maraknya penolakan-penolakan terhadap kebijakan negara/pemerintah oleh rakyat dan penolakan tersebut tidak mendapat respon berarti dari negara/pemerintah. Pada peroses penentuan kebijakan birokrasi pemerintah masih merasa bahwa warga masyarakat sebagai “objek” dari pada kebijakan, pandangan sempit semacam ini akan membuat pemerintah “alergi” terhadap usulan-usulan warga masyarakat dalam penentuan kebijakan. Dan pradigma transparansi anggaran kepada publik masih dianggap sebagai rahasia negara oleh birokrasi pemerintah. Lalu bagaimana cara menguatkan civil society di Indonesia.? Cara yang dapat di kedepankan dalam menguatkan civil society di Indonesia adalah :

  1. Meningkatkan pemahaman pendidikan dikalangan civil society dengan menukar informasi dan pendidikan dikalangan masyarakat sipil melalui studi-studi kelompok belajar, lembaga swadaya masyarakat, paguyuban dan lain sebagainya yang kesemuanya itu untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan yang “bersih” dan tepat sasaran. Sehingga negara/pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam membuat kebijakan.
  2. Merubah pradigma negara/birokrasi pemerintahan sebagai pelayan dan pengayom bagi rakyatnya dan bukan sebagai penguasa bagi rakyatnya.
  3. Adanya keinginan dari negara/pemerintah untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi civil society dalam melakukan kontrol, akses informasi beserta mensertakan partisipasi civil society dalam merumuskan kebijakan.

Daftar referensi

Buku :

Culla Adi Suryadi, 1999, Masyarakat Madani; Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita reformsi.Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Said M.Mas’ud, 2007, Birokrasi Di Negara Birokratis. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Suwondo Kutut, 2003, Civil society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di pedesaan Jawa, Yogyakarta Timur: Pustaka Percik.

Toyibah Dzuriyatun, dkk, 2008, Merebut Anggaran Publik; Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah, Jakarta: PP Lakpesdam NU.

Artikel/Literatur Lain :

Artikel Prof. Dr. Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada “Membangun Good Governence : Tugas Kita Bersama”. Download di http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf pada tanggal 25 Agustus 2009 pukul 23.17 Wit

Makalah Sunyoto Usman pada seminar “Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001.

1 Disampaikan sebagai tugas Kuliah Matrikulasi, ProgramMagister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

2 Penulis adalah Mahasiswa S2 magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dimohonkan Saran dan Kritik guna kesempurnaan kerangka berfikir dalam konteks judul diatas dengan E-mail : rudi_fisipusu@yahoo.co.id atau Hp : 081376883177.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: